Yogyakarta – Memasuki satu tahun implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sejumlah persoalan mulai mencuat ke permukaan. Meski digagas sebagai upaya strategis memperbaiki status gizi anak dan mencegah stunting demi menyongsong Indonesia Emas 2045, pelaksanaan program ini dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dari sisi keamanan pangan dan kualitas menu.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menegaskan bahwa program school lunch merupakan kewajiban negara terhadap warganya. Namun, ia mengingatkan risiko besar apabila pengelolaannya dilakukan tanpa pengawasan yang ketat.
Menurut Mirza, salah satu persoalan utama dalam implementasi MBG adalah penggunaan pangan olahan ultra atau Ultra Processed Food (UPF) dalam menu harian siswa. Jenis makanan tersebut meliputi sosis, nugget, mi instan, minuman kemasan, keripik, biskuit, sereal manis, hingga makanan beku siap saji.
Ia menilai, penggunaan UPF bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan tentang pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL). Kandungan natrium, gula tambahan, serta lemak jenuh yang tinggi pada UPF berpotensi memicu berbagai penyakit kronis di masa depan.
Mirza memperingatkan dampak negatif tersebut mungkin tidak langsung terlihat saat ini, tetapi bisa menjadi “bom waktu” kesehatan dalam kurun 10–15 tahun mendatang. Ia menyebut anak sekolah dan ibu hamil sebagai kelompok rentan yang harus mendapat perhatian khusus dalam tata kelola penyelenggaraan makanan.
Selain itu, Mirza juga mengkritik kecenderungan penyeragaman menu nasional yang mengabaikan potensi pangan lokal. Menurutnya, setiap daerah memiliki kultur pangan dan karakteristik tubuh yang berbeda.
Ia mencontohkan kondisi Papua yang tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra karena bahan pangan pokoknya berbeda. Jika semua daerah dipaksakan menggunakan menu seragam berbasis UPF, maka hal tersebut justru tidak relevan dengan konteks lokal.
Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai lebih aman, segar, dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak di tiap wilayah. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menggerakkan ekonomi lokal.
Dorong Desentralisasi dan Pengawasan Ketat
Terkait kasus keracunan massal yang sempat terjadi di sejumlah daerah, Mirza menyarankan agar tanggung jawab penyediaan makanan diberikan langsung kepada pihak sekolah. Dengan skala yang lebih kecil, pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan kebersihan makanan dinilai akan lebih efektif.
Ia juga mengusulkan tiga langkah perbaikan utama yang perlu segera dilakukan pemerintah, yaitu:
-
Penegakan keamanan pangan
Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur sebagai efek jera. -
Pendampingan berbasis ilmiah
Perguruan tinggi diharapkan dilibatkan untuk melakukan pemantauan berkala terhadap status kesehatan, kebugaran, dan antropometri anak. -
Kebijakan yang fleksibel
Pemerintah diminta terbuka terhadap hasil kajian ilmiah dan cepat merespons jika ditemukan permasalahan dalam implementasi program di lapangan.
Mirza mengingatkan agar program MBG tidak justru menciptakan generasi yang rentan penyakit di masa depan.
Ia menegaskan, MBG merupakan investasi jangka panjang, sehingga keberhasilannya baru dapat diukur secara objektif dalam satu siklus pendidikan atau sekitar 10–15 tahun ke depan. (Yud)