Semarang – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet, meliputi Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Purbalingga, dipicu oleh curah hujan ekstrem serta kondisi alam wilayah hulu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan curah hujan ekstrem terjadi pada 23–24 Januari 2026 dengan intensitas mencapai 100–150 milimeter per hari di kawasan hulu Gunung Slamet.
“Curah hujan normal harian idealnya sekitar 50 milimeter. Intensitas hujan yang tinggi dalam durasi lama menyebabkan peningkatan debit air secara signifikan dan memicu banjir,” kata Widi saat ditemui di kantornya, Rabu (28/1/2026).
Menurut Widi, wilayah Kecamatan Pulosari dan Moga di Kabupaten Pemalang berada di Sub-DAS Penakir yang merupakan bagian dari hulu Sub-DAS Gintung. Kawasan tersebut memiliki kemiringan lereng kategori agak curam hingga sangat curam, dengan persentase mencapai sekitar 64 persen.
Kondisi tersebut menyebabkan limpasan permukaan berlangsung cepat dan meningkatkan daya kikis aliran air. Akibatnya, wilayah Sub-DAS Penakir rentan mengalami erosi lahan dan longsor lereng di bagian hulu hingga tengah, yang berdampak pada peningkatan muatan sedimen serta pendangkalan sungai di wilayah hilir.
Selain faktor kelerengan, karakteristik tanah di kawasan tersebut juga berpengaruh. Sub-DAS Penakir didominasi jenis tanah latosol yang bersifat gembur dan mudah jenuh air, sehingga rentan terhadap erosi dan longsor.
“Banjir bandang terjadi akibat limpasan permukaan yang cepat disertai suplai sedimen tinggi dari tanah yang tidak stabil dan mudah tererosi,” ujar Widi.
Widi menambahkan, faktor tutupan lahan turut memengaruhi tingkat risiko bencana. Kawasan dengan tutupan vegetasi rapat relatif lebih mampu menahan tekanan curah hujan tinggi dibandingkan lahan dengan tanaman semusim milik masyarakat.
Terkait isu aktivitas pertambangan, Widi menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor di lereng Gunung Slamet tidak berkaitan dengan kegiatan tambang. Aktivitas pertambangan berada di kawasan kaki gunung dengan elevasi jauh lebih rendah dari lokasi longsor.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto. Ia memastikan tidak ada aktivitas pertambangan di tubuh Gunung Slamet.
“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” kata Agus.
Dalam upaya mitigasi, Dinas ESDM Jawa Tengah secara rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada pemerintah kabupaten dan kota setiap bulan, khususnya selama musim hujan. Informasi tersebut disusun berdasarkan peta rawan longsor yang dipadukan dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan penanganan jangka panjang melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk penanaman kembali di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang mengalami penurunan tutupan vegetasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan akan mengusulkan penguatan status hutan lindung di kawasan Gunung Slamet kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut melibatkan lima kabupaten di wilayah hulu sebagai langkah bersama dalam pengelolaan kawasan.
Di lapangan, pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat, antara lain evakuasi warga ke lokasi aman, pendirian posko logistik dan dapur umum, layanan kesehatan, serta pembersihan material dan asesmen kerusakan infrastruktur. (An)