Pemalang – Gelombang laut tak hanya membawa hasil tangkapan, tapi juga cerita perjuangan para awak kapal perikanan migran yang bekerja lintas negara. Dari Pemalang, pemerintah daerah berupaya menghadirkan kepastian dan perlindungan bagi mereka melalui forum diskusi yang membahas tata kelola perikanan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Kepastian Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran dalam Kewenangan Daerah, Nasional, Regional, dan Internasional”, dibuka langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Hotel Wijaya Pemalang, pada Rabu (15/10/2025). FGD ini turut dihadiri oleh sejumlah unsur penting, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum.
Dalam sambutannya, Bupati Anom menegaskan bahwa FGD tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk memperbaiki sistem tata kelola dan meningkatkan perlindungan serta penempatan yang lebih layak bagi awak kapal perikanan migran.
“Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mempertemukan berbagai pihak dalam merumuskan langkah konkret guna meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi awak kapal perikanan migran,” ujar Bupati Anom.
Penyelenggaraan FGD ini dilatarbelakangi oleh kerentanan para awak kapal perikanan migran yang kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pelanggaran hak, eksploitasi, hingga lemahnya perlindungan hukum.
Padahal, kelompok ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor perikanan dan kelautan nasional, baik di kapal berbendera Indonesia maupun asing.
Bupati Anom menilai, kondisi tersebut perlu dijawab dengan penguatan tata kelola yang terintegrasi, mencakup pengaturan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan koordinasi lintas lembaga di berbagai tingkatan.
Lebih jauh, Anom mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, lembaga nasional, hingga mitra internasional untuk bersinergi lintas sektor dan wilayah. Ia berharap, dari forum ini lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan implementatif, yang dapat dijalankan baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terbaik bagi perlindungan awak kapal perikanan migran,” tutupnya.
Seperti diketahui sebagai daerah pesisir, Pemalang memiliki banyak warga yang berprofesi sebagai pelaut dan awak kapal perikanan migran di luar negeri. Mereka bekerja di berbagai samudra dunia, dari perairan Asia hingga Samudra Pasifik, dengan risiko kerja yang tidak ringan.
Karena itulah, tema FGD kali ini menjadi sangat relevan: bagaimana memastikan tata kelola, perlindungan, dan penempatan awak kapal migran dijalankan dengan kepastian hukum dan keadilan sosial. Upaya ini bukan hanya bentuk tanggung jawab pemerintah, tetapi juga penghormatan bagi para “pahlawan laut” asal Pemalang yang berjuang di perairan dunia.(An)