Pemalang – Polemik penggunaan dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 mencuat setelah Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, mendesak Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Kundhi itu menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus jelas manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas penyaluran.
Kundhi menilai pemberian dana hibah kepada organisasi masyarakat (ormas), lembaga, maupun yayasan perlu ditinjau kembali secara kritis. Ia menegaskan, apabila hibah tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata, lebih baik dana itu dikembalikan dan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Kalau hibah itu tak bermanfaat, sebaiknya kembalikan lagi untuk masyarakat. Harus ada evaluasi, jika perlu kaji ulang pemberian hibah untuk ormas itu,” ujar Kundhi dalam keterangan pers kepada awak media, Rabu (10/9/2025).
Sebagai mantan aktivis pendiri Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA), Kundhi juga menyoroti aspek transparansi pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkab Pemalang berkewajiban memberikan penjelasan terbuka terkait rincian dana hibah yang disalurkan.
“Harus ada alasan yang jelas, urgensinya apa memberikan dana hibah ke lembaga atau ormas-ormas tersebut. Publik yang sudah membayar pajak berhak tahu, apa manfaatnya pemberian dana hibah itu,” tegasnya.
Lebih jauh, Kundhi menekankan bahwa penggunaan keuangan negara maupun daerah tidak hanya berbicara soal legalitas administrasi, tetapi juga harus memperhatikan asas manfaat dan kepastian hukum.
“Sekalipun ada legalitasnya, tetap harus pertimbangkan asas manfaatnya. Satu rupiah pun uang yang dikeluarkan oleh Pemkab Pemalang harus ada feedback yang jelas, apa dampaknya bagi masyarakat,” imbuhnya.
Pernyataan keras Kundhi ini mendapat perhatian luas dari publik. Evaluasi yang dimintakan bukan sekadar audit angka, melainkan kajian mendalam tentang efektivitas program serta keberlanjutan manfaat hibah daerah.
Dengan demikian, dana hibah yang bersumber dari APBD diharapkan benar-benar bisa dipastikan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Pemalang. (Am)