SMAN 3 Pemalang Jadi Sekolah Siaga Kependudukan Pertama di Pemalang

Pj. Sekda Pemalang Nugroho Budi Raharjo meresmikan Sekolah Siaga Kependudukan di SMAN 3 Pemalang. (Foto: Pemkab Pemalang)

Kebondalem, Pemalang – SMA Negeri 3 Pemalang menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pertama di Kabupaten Pemalang, setelah diresmikan oleh Pj. Sekda Nugroho Budi Raharjo, Selasa (10/12/2019). Launching ditandai dengan pemukulan gong dan pengguntingan rangkaian melati, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama terkait dukungan SMAN 3 Pemalang menjadi SSK Kabupaten Pemalang.

Sekda Pemalang berharap, dengan adanya SSK di Kabupaten Pemalang, para siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. “Mereka kelak memiliki pemahaman, pengetahuan, kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sebagai hasil dari pendidikan kependudukan dan KB yang diintegrasikan kedalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran,“ katanya.

Dirinya juga berharap, semua sekolah di Kabupaten Pemalang menerapkan program SSK, sehingga tujuan program SSK dapat tercapai. Ia minta agar pihak sekolah selalu mengajak siswa untuk bersikap sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air pangan dan negeri. Berikutnya peduli, (I care) mengenai isu-isu kependudukan dan terakhir melakukan (I do) mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan.

Siapkan Generasi Berkualitas Sejak Dini

Indonesia kini memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah hasil dari upaya menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) melalui program keluarga berencana (KB). Bonus demografi ialah ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki proporsi lebih dari 50 persen, dibandingkan dengan kelompok usia nonproduktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan generasi yang berkualitas harus disiapkan pada era saat ini. “Agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia,” ungkapnya.

Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki amanah untuk memberikan literasi tentang kependudukan. Hal itu bertujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serta menghindar dari dampak kependudukan. Salah satu upayanya, melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Mantan Bupati Kulon Progo itu menuturkan, sasaran pendidikan kependudukan adalah melalui jalur pendidikan formal, yaitu dari tingkat Sekolah Dasar (SD), hingga Perguruan Tinggi. Sementara untuk jalur nonformal, yaitu melalui Diklat Berjenjang seperti Diklat ASN dan Kepramukaan. Untuk jalur pendidikan Informal, bisa melalui keluarga atau kelompok kegiatan masyarakat.

“Melalui pengetahuan, diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku setiap orang dan keluarga untuk sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, menyiapkan generasi penerus, menyiapkan hari tua, memperhatikan lingkungan dan daya dukung alam untuk kehidupan,” tuturnya.

Add Comment