Junaedi: Gaji Tenaga Honorer Pemalang Tahun 2020 Mendekati UMK

Bupati Pemalang, Junaedi.

Pemalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang saat ini tengah mengkaji kemungkinan untuk memberikan honorarium kepada tenaga honorer di wilayahnya mendekati upah minimum kabupaten atau provinsi (UMK/UMP).

“InsyaAllah mungkin tahun depan, kalau tidak di anggaran murni ya di perubahan, kita anggarkan untuk memberikan apresiasi kepada mereka,” papar Bupati Pemalang Junaedi, dilansir dari laman Pemkab Pemalang.

Bupati mengatakan, rencana pernyetaraan honorarium tenaga honorer ini sesuai dengan imbauan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur mengimbau kepala daerah di Jawa Tengah bisa mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer agar honorariumnya mendekati UMK atau UMP.

“Kami sedang mengkaji secara komprehensif, bagaimana agar tenaga honorer itu bisa diberikan apresiasi oleh pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan aturan. Kita cermati nanti bagaimana regulasinya, bagaimana anggarannya,” lanjut Junaedi.

Seperti diketahui, UMK Pemalang pada 2020 telah ditetapkan sebesar Rp 1.865.000, sementara UMP Jawa Tengah ditetapkan Rp 1.742.015. Adapun jumlah tenaga honorer di Kabupaten Pemalang tercatat sekitar 4 ribuan orang. “Kami yakin penyetaraan ini bisa terlaksana tahun depan. Karena ke depan tidak ada lagi tenaga honorer, tapi diganti menjadi tenaga harian lepas,” kata bupati.

Tidak Punya Anggaran bukan Alasan Relevan

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menginstruksikan kepada bupati dan wali kota agar memberikan gaji minimal setara UMK kepada honorer. Instruksi ini diberikan lantaran Ganjar merasa prihatin masih banyak tenaga honorer yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Ganjar juga menegaskan jangan lagi ada tenaga honorer, terutama guru tidak tetap, menerima gaji hanya Rp 200 ribu atau Rp 300 ribu.

“Guru tidak tetap itu belum UMK. Karena dia belum UMK, saya minta mbok di-UMK-kan dulu saja,” imbau orang nomor satu di Jawa Tengah itu.

Jika tidak bisa menaikkan gaji honorer setara dengan UMK, kata Ganjar, artinya pemerintah telah bertindak zalim. Alasan tidak punya anggaran menurut Ganjar saat ini sudah tidak relevan. Ia pun menginstruksikan kepada bupati dan wali kota agar membuat roadmap secara bertahap. Jikapun tidak bisa menyetarakan dengan UMK, minimal pada guru mendapat kenaikan gaji.

Untuk Pemprov Jateng, saat ini menganggarkan sebesar Rp 6,08 triliun untuk pendidikan dan bakal mengalami peningkatan Rp 6,77 triliun di tahun 2020. “Kalau tidak bisa, buat roadmap secara bertahap. Tapi jangan sampai tidak naik,” tegasnya.

Add Comment